Lompat ke isi utama

Berita

Kelas Demokrasi Bersama Fatayat NU, Bawaslu Cilegon Dorong Perempuan Jadi Penggerak Pengawasan Partisipatif

fatayat

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari, bersama Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Eneng Nurbaeti, menyampaikan materi dalam kegiatan Kelas Demokrasi bersama Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kota Cilegon. Kegiatan ini membahas penguatan peran perempuan dan organisasi kemasyarakatan dalam membangun kesadaran politik, meningkatkan literasi kepemiluan, serta mendorong pengawasan partisipatif guna mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan berkelanjutan.

Cilegon, Bawaslu Kota Cilegon – Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari, S.Kom., S.H., menyampaikan bahwa demokrasi tidak semestinya hanya dimaknai sebagai proses pemilihan pemimpin setiap lima tahun sekali. Menurutnya, nilai-nilai demokrasi harus tumbuh dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga hingga kehidupan bermasyarakat.

“Demokrasi harus dirawat sejak dini, tidak hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Perempuan memiliki peran penting sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan, agen perubahan, sekaligus penggerak kontrol sosial di lingkungan masyarakat,” ujarnya saat membuka kegiatan Kelas Demokrasi bersama Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kota Cilegon yang diselenggarakan Bawaslu Kota Cilegon di Kantor Bawaslu Kota Cilegon, Senin (9/11/2026).

Alam juga menekankan pentingnya membangun kecerdasan pemilih. Masyarakat perlu memahami bahwa hak pilih bukan sesuatu yang dapat diperjualbelikan, melainkan hak konstitusional yang digunakan untuk menentukan pemimpin berdasarkan pertimbangan dan kesadaran politik yang bertanggung jawab.

Ia berharap Kelas Demokrasi tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi dapat berkembang menjadi ruang diskusi dan kajian berkelanjutan. Melalui kolaborasi dengan Fatayat NU, Bawaslu Kota Cilegon mendorong pertukaran informasi, pendidikan politik, dan penguatan pengawasan partisipatif di tengah masyarakat.

Dalam pemaparan materi, Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Eneng Nurbaeti, S.Pd., M.Pd., selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjelaskan bahwa perempuan dan organisasi keagamaan memiliki potensi besar dalam menentukan kualitas demokrasi. Keduanya tidak hanya menjadi sasaran pendidikan politik, tetapi juga harus mengambil peran aktif dalam mengawal proses demokrasi dan memastikan penegakan hukum pemilu berjalan sesuai ketentuan.

Eneng menjelaskan bahwa persiapan menghadapi pemilu tidak dimulai ketika hari pemungutan suara tiba. Pendidikan politik dan pengawasan demokrasi perlu dilakukan sejak masa non-tahapan, termasuk melalui pemahaman mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan.

Ia juga memaparkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak semata-mata bertujuan menentukan pihak yang bersalah, melainkan memastikan setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penanganan pelanggaran, Eneng menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan informasi awal maupun laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Informasi tersebut perlu memuat kejelasan mengenai peristiwa, waktu, tempat, pihak yang diduga terlibat, serta keterangan atau bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain penanganan pelanggaran, ia turut menjelaskan kewenangan Bawaslu dalam penyelesaian sengketa proses pemilu. Masyarakat perlu memahami bahwa sengketa proses dapat muncul ketika terdapat pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi KPU. Penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme yang telah ditentukan, mulai dari pemeriksaan persyaratan, mediasi, hingga adjudikasi apabila tidak tercapai kesepakatan.

Lebih lanjut, Eneng menegaskan bahwa keterbatasan sumber daya pengawas menjadikan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam memperkuat pengawasan pemilu. Kader Fatayat NU diharapkan dapat mengambil peran melalui jaringan organisasi, keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat.

“Pengawasan pemilu bukan hanya tanggung jawab Bawaslu. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah politik uang, menangkal hoaks dan ujaran kebencian, serta menyampaikan informasi awal apabila mengetahui adanya dugaan pelanggaran. Partisipasi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan didukung informasi yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.

Eneng juga menyoroti pentingnya peningkatan keterwakilan dan kepemimpinan perempuan dalam demokrasi. Menurutnya, partisipasi perempuan tidak cukup diukur dari jumlah keterwakilan atau kehadiran dalam forum, tetapi juga harus dilihat dari akses terhadap kesempatan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, serta pengaruh gagasan perempuan terhadap kebijakan.

Ia menguraikan lima peran strategis perempuan dalam demokrasi, yakni sebagai pemilih kritis, pendidik politik, pemimpin, pengawas partisipatif, dan representasi kepentingan perempuan. Kelima peran tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan politik yang dimulai dari lingkungan keluarga dan diperluas melalui kegiatan organisasi kemasyarakatan.

Dalam kesempatan tersebut, organisasi keagamaan juga didorong untuk memanfaatkan kekuatan jaringan sosial dan moralnya sebagai sarana pendidikan politik yang netral. Kajian keagamaan, majelis taklim, pertemuan rutin, serta kegiatan organisasi dapat menjadi ruang untuk meningkatkan literasi kepemiluan sekaligus membangun kesadaran masyarakat dalam mengawasi demokrasi.

Namun, Eneng mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas organisasi. Organisasi keagamaan tidak boleh dimanfaatkan sebagai alat kepentingan politik praktis, sarana kampanye, maupun untuk menguntungkan calon atau partai politik tertentu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Cilegon berharap kader Fatayat NU dapat menjadi bagian dari gerakan pengawasan partisipatif yang mampu mengenali potensi pelanggaran, memahami mekanisme penyampaian informasi kepada Bawaslu, serta berkontribusi dalam mencegah praktik politik uang, disinformasi, dan politisasi identitas. Kelas Demokrasi tersebut menjadi salah satu upaya memperluas pendidikan pengawasan pemilu melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat. 

“Dengan keterlibatan perempuan dan organisasi keagamaan, penguatan demokrasi diharapkan tidak hanya berlangsung pada masa tahapan pemilu, tetapi tumbuh menjadi kesadaran bersama dalam kehidupan bermasyarakat,” tutup Eneng.

Penulis : Lina Rosmalina

Dokumentasi Foto: Iyunk


Editor: Ahmad Muarif Kepala Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cilegon