Konsolidasi Demokrasi dengan PKN, Bawaslu Cilegon Bahas Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan

Cilegon, Bawaslu Kota Cilegon – Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah menekankan pentingnya pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan dan kesiapan administrasi kepengurusan sebagai bagian dari upaya menjaga tertib administrasi kepemiluan. Ia menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi menjadi sarana komunikasi antara Bawaslu dan partai politik untuk membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan.    

“Pertemuan ini menjadi ruang diskusi untuk mengidentifikasi persoalan kepemiluan pada masa non-tahapan sekaligus memperkuat pemahaman mengenai kesiapan administrasi dan regulasi pemilu. Melalui forum tersebut, kendala yang dihadapi partai politik dapat diidentifikasi, sekaligus menjadi bahan diskusi mengenai kesiapan administrasi dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang,” ujar Subi’ah dalam kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) di Sekretariat PKN Kota Cilegon, Rabu (14/10/2026).

Subi’ah menyampaikan bahwa pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dilakukan secara berkala setiap enam bulan. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen kepengurusan dan kesesuaian data dengan kondisi terkini perlu menjadi perhatian. Ditambahkannya, setelah surat keputusan (SK) kepengurusan terbaru tersedia, partai politik dapat melakukan verifikasi dan pembaruan data melalui mekanisme yang berlaku.

“Perlunya pembaruan SK kepengurusan PKN yang diharapkan dapat dipersiapkan pada Desember 2026. Pembaruan tersebut diperlukan agar data kepengurusan mencerminkan kondisi aktual dan mendukung kesiapan administrasi partai dalam menghadapi proses verifikasi pada tahapan pemilu berikutnya,” ujarnya.

Selain aspek administrasi, Subi’ah menyoroti pentingnya pemahaman kader terhadap tugas dan tanggung jawab dalam proses pencalonan. Dijelaskannya, kesiapan kader tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kuota pencalonan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab sebagai wakil masyarakat apabila terpilih.

Sementara itu, Kasubbag P3SH Bawaslu Kota Cilegon, Dinka Farisi, S.IP., menjelaskan bahwa konsolidasi demokrasi bertujuan untuk mengetahui berbagai persoalan dalam demokrasi dan kepemiluan serta memetakan hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Masa non-tahapan perlu dimanfaatkan untuk mempersiapkan kebutuhan administrasi kepemiluan. Pada periode ini, terdapat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU. Dalam kaitan tersebut, partai politik perlu memperhatikan kesiapan data kepengurusan, keanggotaan, serta dokumen pendukung lainnya,” ujar Dinka.

Kelengkapan administrasi, lanjut Dinka, termasuk keberadaan kantor sekretariat, struktur kepengurusan, dan data keanggotaan, menjadi aspek yang perlu dipersiapkan sejak dini untuk mengantisipasi kendala pada proses verifikasi partai politik mendatang.

Ketua DPC PKN Kota Cilegon, Rosita, mengakui partainya masih dalam proses penguatan struktur di tingkat kota. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah belum tersedianya kantor sekretariat tetap.

"Kami masih menghadapi kendala dalam penyediaan kantor sekretariat karena keterbatasan dana. Kondisi ini tentu menjadi perhatian kami agar operasional partai dapat berjalan lebih optimal," ujar Rosita.

Selain persoalan sekretariat, Rosita menjelaskan bahwa SK kepengurusan terbaru belum tersedia. Ia menyebut pihaknya masih menunggu dokumen tersebut selesai agar proses pembaruan data dapat segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Rosita mengapresiasi Bawaslu Kota Cilegon yang telah bersilaturahmi langsung ke Sekretariat PKN. Ia menilai kunjungan tersebut membuka ruang komunikasi yang baik antara penyelenggara pemilu dan partai politik.

"Kami akan terus berkoordinasi dengan pengurus tingkat provinsi dan pusat untuk melengkapi kebutuhan pemutakhiran. Harapannya, administrasi PKN Kota Cilegon dapat segera tertib dan siap menghadapi tahapan pemilu mendatang," tutup Rosita.