Mahasiswa magang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tazkiyatun Nufus dan Indi Wafirotul Muslihah, memaparkan materi simulasi penataan dan penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cilegon berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2022 di Kantor Bawaslu Kota Cilegon.
|
Cilegon, Bawaslu Kota Cilegon – Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari, menegaskan bahwa penataan daerah pemilihan (Dapil) merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Pemilu karena berkaitan langsung dengan pembagian wilayah pemilihan dan keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif. Proses penataannya harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung data kependudukan yang valid, serta memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan Dapil.
“Penataan daerah pemilihan tidak bisa hanya dilihat dari pembagian wilayah dan jumlah penduduk. Ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, mulai dari kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, hingga integralitas wilayah. Seluruh aspek tersebut perlu diperhatikan agar pembentukan Dapil dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjamin keterwakilan masyarakat,” ujarnya saat memberikan arahan dalam kegiatan pemaparan materi mahasiswa magang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) dengan tema “Simulasi Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Cilegon Berdasarkan PKPU Nomor 6 Tahun 2022”, Senin (16/11/2026).
Alam juga menekankan bahwa validitas data kependudukan menjadi salah satu aspek yang harus dicermati dalam proses penataan Dapil. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan jumlah alokasi kursi dan pembagian wilayah pemilihan. Oleh karena itu, ketepatan penghitungan serta kesesuaian proses pembentukan Dapil dengan ketentuan regulasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa magang UNTIRTA, Tazkiyatun Nufus dan Indi Wafirotul Muslihah, memaparkan materi mengenai prinsip penataan Dapil, mekanisme penghitungan alokasi kursi, simulasi pembagian kecamatan, serta aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam pengawasan penataan daerah pemilihan.
Mengacu pada Pasal 2 PKPU Nomor 6 Tahun 2022, Tazkiyatun menjelaskan bahwa terdapat tujuh prinsip yang menjadi dasar dalam penataan Dapil. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip tersebut diperlukan agar pembentukan Dapil tidak hanya mempertimbangkan aspek administratif, tetapi juga memperhatikan kondisi kewilayahan dan keseimbangan keterwakilan masyarakat.
“Penataan daerah pemilihan tidak hanya berbicara mengenai pembagian wilayah dan jumlah alokasi kursi, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap prosesnya berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Hal ini penting agar pembentukan Dapil dapat menjamin kesetaraan nilai suara, memperhatikan keterpaduan wilayah, serta menjaga proporsionalitas keterwakilan masyarakat,” ujar Tazkiyatun.
Selain prinsip penataan, materi juga membahas ketentuan mengenai alokasi kursi DPRD kabupaten/kota. Setiap Dapil memiliki alokasi paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 12 kursi. Adapun jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, dengan rentang alokasi 20 hingga 55 kursi.
Dari pembagian tersebut, alokasi 45 kursi dalam simulasi terbagi ke dalam lima Dapil, yakni Dapil 1 sebanyak 11 kursi, Dapil 2 sebanyak 12 kursi, Dapil 3 sebanyak 6 kursi, serta Dapil 4 dan Dapil 5 masing-masing sebanyak 8 kursi.
Indi Wafirotul Muslihah menjelaskan bahwa pengawasan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir pembentukan Dapil, tetapi juga mencakup proses yang mendasarinya. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan meliputi validitas data kependudukan dan batas wilayah, akurasi penghitungan alokasi kursi, kesesuaian dengan tujuh prinsip penataan Dapil, pelaksanaan uji publik, serta proses pleno dan dokumentasi.
“Dalam proses penataan Dapil, pengawasan perlu dilakukan sejak tahapan awal, terutama terhadap validitas data kependudukan, batas wilayah, dan penghitungan alokasi kursi. Setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan karena hasil penataan Dapil akan berpengaruh terhadap keterwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif,” ungkap Indi.
Ia juga menguraikan tahapan penataan Dapil yang meliputi penyusunan rancangan dan rekapitulasi, pencermatan rancangan, penataan dan penetapan Dapil beserta alokasi kursi, konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, hingga sosialisasi. Dalam setiap tahapan tersebut, keterbukaan informasi dan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi hal yang perlu diperhatikan.
Penulis : Hairul Anam & Erna Elisnawati
Dokumentasi Foto: Iyunk
Editor: Ahmad Muarif Kepala Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cilegon