SARIF Dorong Tertib Administrasi PPPK Bawaslu Cilegon

Cilegon – Bawaslu Kota Cilegon melalui kegiatan Staf Kajian Regulasi Secara Inklusif (SARIF) membahas secara khusus pengadministrasian dokumen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu Kota Cilegon sebagai bagian dari penguatan tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan sesuai regulasi.

Kegiatan ini menjadi ruang internal strategis untuk memastikan seluruh dokumen PPPK dikelola secara tertib, terstandar, dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, sehingga mendukung efektivitas kinerja kelembagaan ke depan.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari, menegaskan bahwa pengelolaan administrasi kepegawaian tidak boleh dipandang sebagai aspek teknis semata, melainkan bagian penting dari integritas lembaga.

“Administrasi PPPK yang tertib dan sesuai regulasi merupakan fondasi profesionalitas aparatur. Ketika administrasi kuat, maka kinerja dan akuntabilitas kelembagaan juga akan semakin terjaga,” ujar Alam Arcy.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Cilegon, Muhlis, menyampaikan bahwa SARIF menjadi forum yang tepat untuk menyamakan pemahaman staf terhadap mekanisme pengadministrasian dokumen PPPK agar tidak terjadi kesalahan prosedur di kemudian hari.

“Pengelolaan dokumen PPPK harus dilakukan secara sistematis dan konsisten. Melalui kajian regulasi ini, kami memastikan seluruh proses administrasi berjalan sesuai aturan dan mendukung kelancaran tugas kelembagaan,” jelas Muhlis.

Ia menambahkan bahwa penguatan kapasitas staf dalam memahami regulasi kepegawaian menjadi kebutuhan penting, khususnya dalam menghadapi dinamika kerja dan tuntutan profesionalitas aparatur di lingkungan Bawaslu.

Melalui kegiatan SARIF ini, Bawaslu Kota Cilegon menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat manajemen internal yang tertib, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kelembagaan.