Bawaslu Banten Supervisi Evaluasi Kinerja Kehumasan Cilegon

Cilegon – Anggota Bawaslu Provinsi Banten Koordinator Divisi Humas dan Data Informasi (Datin), Sam’ani, melakukan supervisi ke Bawaslu Kota Cilegon dalam rangka Evaluasi Hasil Kinerja Kehumasan Bawaslu Kota Cilegon sepanjang Tahun 2025.

Supervisi ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja kehumasan, efektivitas publikasi, pengelolaan informasi, serta strategi komunikasi publik yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Cilegon selama tahun berjalan.

Dalam kegiatan tersebut, Sam’ani menekankan pentingnya peran kehumasan sebagai garda terdepan lembaga dalam menyampaikan informasi pengawasan pemilu kepada masyarakat secara akurat dan berimbang. “Kehumasan Bawaslu memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik. Evaluasi ini menjadi momentum untuk melihat capaian sekaligus melakukan perbaikan ke depan,” ujar Sam’ani. Kamis,(18/12/2025).

Ia juga mendorong agar pengelolaan informasi dan data semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan publik. “Penyampaian informasi harus cepat, tepat, dan mudah dipahami masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dan inovasi kehumasan harus terus dilakukan,” tambahnya.

sementara itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah, menyampaikan bahwa supervisi tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan kinerja kehumasan ke depan. “Supervisi ini menjadi bahan refleksi bagi kami untuk melihat capaian, kekurangan, serta strategi perbaikan dalam pengelolaan kehumasan Bawaslu Kota Cilegon,” kata Subi’ah.

Ia juga menambahkan bahwa hasil evaluasi akan dijadikan dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. “Masukan dari Bawaslu Provinsi Banten akan kami jadikan acuan untuk memperkuat peran kehumasan agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Bawaslu Kota Cilegon menyambut baik supervisi tersebut sebagai bagian dari penguatan kelembagaan dan komitmen untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi publik serta transparansi informasi pengawasan pemilu.