Bawaslu Cilegon Bahas Harmonisasi KUHP Nasional dan UU Pemilu untuk Perkuat Penegakan Hukum Pemilu
|
Cilegon, Bawaslu Kota Cilegon – Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari menegaskan bahwa pemberlakuan KUHP Nasional menuntut pemahaman yang cermat terhadap hubungan antara ketentuan umum hukum pidana dan aturan khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Dijelaskannya, Penyesuaian tersebut penting agar perubahan jenis dan ancaman pidana tidak menimbulkan perbedaan penafsiran maupun ketidakpastian dalam penanganan tindak pidana pemilu.
Menurut Alam, penegakan hukum pemilu tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga hak politik masyarakat dan integritas demokrasi. Karena itu, perubahan dalam sistem hukum pidana nasional perlu dipahami oleh jajaran pengawas pemilu, terutama dalam menjalankan tugas penanganan dugaan tindak pidana pemilu.
“Perubahan sistem hukum pidana nasional perlu kita cermati bersama, terutama kaitannya dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Melalui forum ini, kami berharap ada pemahaman yang lebih utuh sekaligus titik temu secara praktis bagi unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran yang dapat menghambat penegakan hukum,” ujar Alam dalam kegiatan Syarah Kajian Regulasi Secara Intensif dan Fokus (SARIF) Bawaslu Kota Cilegon, Selasa (17/11/2026), dengan tema “KUHP Nasional dan Hukum Kepemiluan: Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Menjamin Keadilan Demokrasi”.
Hadir sebagai narasumber Kepala Porgram Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang Serang, Dr. Bima Guntara, S.H., M.H. Dalam pemaparannya, Ia membahas tiga pokok materi, yakni transformasi hukum pidana nasional dan implikasinya terhadap Undang-Undang Pemilu, harmonisasi KUHP Nasional dengan Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan proyeksi penegakan hukum pemilu yang berkeadilan serta berkepastian hukum.
Bima menjelaskan, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sejak 2 Januari 2026 membawa perubahan mendasar pada sistem hukum pidana nasional. Perubahan tersebut perlu dibaca bersama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta perubahannya dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Menurutnya, KUHP Nasional berfungsi sebagai ketentuan umum hukum pidana, sedangkan Undang-Undang Pemilu tetap menjadi ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana dalam penyelenggaraan pemilu. Karena itu, pemberlakuan KUHP Nasional tidak serta-merta menghapus ketentuan pidana pemilu yang telah diatur dalam undang-undang khusus.
“Hal yang perlu diperhatikan bukan hanya perubahan ancaman pidananya, tetapi juga bagaimana ketentuan umum dalam KUHP Nasional diterapkan terhadap tindak pidana yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Prinsip lex specialis tetap perlu menjadi perhatian, sehingga penerapan aturan harus melihat karakter dan unsur tindak pidana yang diatur,” jelas Bima.
Ia juga menguraikan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 mengatur penyesuaian sejumlah ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, termasuk ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Pemilu. Penyesuaian tersebut antara lain berkaitan dengan jenis pidana, sistem kategori denda, serta konstruksi ancaman pidana. Namun, penerapannya harus memperhatikan cakupan dan rumusan yang secara khusus ditetapkan dalam undang-undang tersebut.
Dalam konteks penanganan perkara pemilu, Bima menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Kesamaan tersebut diperlukan dalam menafsirkan unsur tindak pidana, menentukan ketentuan yang digunakan, memahami penyesuaian ancaman pidana, serta menangani perkara yang berkaitan dengan masa sebelum dan sesudah berlakunya KUHP Nasional.
Selain membahas perubahan regulasi, materi juga mengulas tantangan penegakan hukum pemilu ke depan. Beberapa persoalan yang menjadi perhatian antara lain perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, keterbatasan waktu penanganan perkara, kesulitan pembuktian, politik uang, penyalahgunaan kewenangan, serta perkembangan pelanggaran di ruang digital, termasuk manipulasi konten dan penggunaan bukti elektronik.
Bima menilai, penegakan hukum pemilu tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah pelanggaran terjadi. Penguatan pencegahan, profesionalitas aparat, pemanfaatan teknologi, perlindungan saksi dan pelapor, serta partisipasi masyarakat perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, hukum tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga menjaga hak konstitusional masyarakat dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
“Penegakan hukum pemilu pada akhirnya harus mampu memberikan kepastian, menjamin perlakuan yang adil, serta melindungi hak konstitusional masyarakat. Ketiga hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.” Tutupnya.
Penulis : Sarifurohman
Dokumentasi Foto: Iyunk
Editor: Ahmad Muarif Kepala Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cilegon