Bawaslu Cilegon Perkuat Pencegahan Pelanggaran Netralitas ASN melalui SINTANET ASN dan Bawaslu Roadshow
|
Cilegon, Bawaslu Kota Cilegon – Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum (P3SH) Bawaslu Kota Cilegon, Dinka Farisi, memberikan pemahaman mengenai batasan perilaku ASN dalam menjaga netralitas sekaligus memperkenalkan layanan digital SINTANET ASN. Dalam pemaparannya, Dinka menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu fondasi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Disampaikannya, ASN memiliki hak pilih, tetapi hak politik tersebut harus dijalankan secara bijak tanpa mencampuradukkannya dengan kewajiban profesional sebagai aparatur negara, termasuk dengan tidak menyalahgunakan jabatan maupun fasilitas negara untuk kepentingan politik.
“Netralitas bukan berarti ASN kehilangan hak politiknya. Namun, dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, ASN harus mampu memisahkan pilihan pribadi dari tanggung jawab kedinasan. Pelayanan kepada masyarakat harus tetap diberikan secara adil tanpa melihat pilihan politik siapa pun,” jelas Dinka dalam kegiatan Sosialisasi SINTANET ASN dan Bawaslu Roadshow terkait Netralitas ASN di Kantor Kelurahan Tegalratu, Kamis (19/11/2026).
Menurut Dinka, terdapat tiga prinsip yang perlu dijaga oleh ASN, yaitu adil dalam memberikan pelayanan tanpa diskriminasi politik, profesional dalam mengambil keputusan berdasarkan aturan dan data, serta berintegritas dengan menolak tekanan dan menghindari konflik kepentingan.
Ia juga mengingatkan bahwa potensi pelanggaran netralitas tidak hanya berkaitan dengan keterlibatan ASN secara langsung dalam kegiatan kampanye, tetapi juga aktivitas di ruang digital. Dicontohkannya, tindakan seperti memberikan tanda suka, mengunggah, membagikan, atau mengomentari konten politik yang menunjukkan dukungan kepada peserta Pemilu perlu dicermati karena dapat menjadi bagian dari indikasi maupun bahan penelusuran dugaan pelanggaran netralitas.
Ia menambahkan bahwa selain aktivitas di ruang digital, ASN juga harus menghindari penggunaan kantor, kendaraan, anggaran, maupun aset pemerintah untuk kepentingan politik. “Mengarahkan warga atau rekan kerja untuk memilih calon tertentu, menggunakan kewenangan pelayanan secara berpihak, serta mengenakan atribut atau melakukan pose yang menunjukkan dukungan politik merupakan perilaku yang perlu dihindari dalam menjaga netralitas,” ungkapnya.
Dinka menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran netralitas ASN dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme administratif atau disiplin, maupun melalui jalur penegakan hukum apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana Pemilu atau Pilkada. Dalam penanganan administratif, Bawaslu melakukan pengawasan, klarifikasi, kajian, serta koordinasi atau penerusan hasil penanganan kepada instansi terkait sesuai kewenangannya. Sementara itu, dugaan tindak pidana diproses melalui mekanisme Sentra Gakkumdu sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan dan penanganan sesuai kewenangannya, bukan sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman disiplin ASN maupun putusan pidana. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prosedur penanganan dan batas kewenangan masing-masing lembaga menjadi penting agar setiap dugaan pelanggaran diproses secara tepat.
Sebagai upaya memperluas akses informasi dan konsultasi, Bawaslu Kota Cilegon turut memperkenalkan SINTANET ASN, sebuah inovasi layanan digital berbasis web yang dikembangkan untuk membantu ASN memahami dan menjaga netralitas. Layanan ini dapat diakses melalui laptop maupun telepon genggam.
Melalui SINTANET ASN, pengguna dapat memperoleh informasi mengenai netralitas ASN, mengakses regulasi terkait, serta memanfaatkan layanan konsultasi melalui WhatsApp pada jam kerja. SINTANET ASN juga menyediakan formulir penyampaian informasi awal bagi ASN maupun masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran netralitas.
Dinka menyampaikan bahwa layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan ASN memperoleh informasi dan berkonsultasi sebelum melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan netralitas. Di sisi lain, masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan ini sebagai sarana untuk menyampaikan informasi awal apabila menemukan dugaan pelanggaran.
Lurah Tegalratu, Bahroni, menyampaikan bahwa pemahaman mengenai netralitas perlu dimiliki seluruh aparatur pemerintahan agar pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat tidak dipengaruhi kepentingan politik. Ia menjelaskan, Kelurahan Tegalratu memiliki 18 pegawai yang terdiri atas tujuh ASN, tiga PPPK penuh waktu, dan delapan PPPK paruh waktu. Sebagian pegawai tetap menjalankan pelayanan sehingga tidak seluruhnya dapat mengikuti kegiatan.
“Netralitas harus menjadi perhatian seluruh pegawai pemerintahan. Pilihan politik merupakan hak pribadi, tetapi tidak boleh ditunjukkan melalui tindakan yang mengarah pada dukungan terhadap calon atau kelompok politik tertentu. Kami berharap sosialisasi ini memberikan pemahaman mengenai batasan yang harus dijaga oleh aparatur dalam menjalankan tugas,” ujar Bahroni.
Penulis : Lina Rosmalina
Dokumentasi Foto: Iyunk
Editor: Ahmad Muarif Kepala Subbagian Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Cilegon