Bawaslu Kota Cilegon Koordinasi dengan KPU Pastikan Akurasi Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II

Cilegon — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cilegon melaksanakan koordinasi resmi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dalam rangka memastikan kelancaran dan ketepatan proses Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester II. Koordinasi tersebut dilakukan di Kantor KPU Kota Cilegon sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap akurasi data kepartaian di tingkat daerah. pada Kamis, (13/11/2025)

Kegiatan ini digelar untuk memastikan bahwa proses pemutakhiran data partai politik—mulai dari keabsahan keanggotaan, kepengurusan, hingga kelengkapan administrasi—berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bawaslu juga menekankan pentingnya pembaruan data yang konsisten melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).

Anggota Bawaslu Kota Cilegon, Eneng Nurbaeti, selaku Koordinator Divisi PPPS, menegaskan bahwa koordinasi ini menjadi fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.
“Pemutakhiran data parpol merupakan bagian dari upaya menjaga integritas proses demokrasi. Dengan adanya koordinasi bersama KPU, kami memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur serta menjamin keterbukaan informasi kepada publik,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan KPU Kota Cilegon menyambut baik langkah pengawasan yang dilakukan Bawaslu. KPU menilai sinergi antarlembaga menjadi bagian penting dalam memastikan konsistensi data parpol. “Kolaborasi ini membantu memastikan pemutakhiran data dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan. Validasi berkelanjutan sangat diperlukan agar data kepartaian tetap akurat,” ungkap perwakilan KPU.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu juga menekankan perlunya dokumentasi yang akuntabel sebagai bagian dari proses pengawasan dan pelaporan, khususnya untuk memastikan setiap langkah pemutakhiran dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui koordinasi ini, Bawaslu Kota Cilegon berharap sinergi kelembagaan akan semakin kuat, data kepartaian di Kota Cilegon menjadi lebih tertata, serta kualitas penyelenggaraan pemilu pada periode mendatang semakin meningkat.