P2P Daring: 39 Peserta dari Organisasi Mahasiswa Cilegon Siap Jadi Pengawas Partisipatif

Cilegon – Bawaslu Kota Cilegon berpartisipasi dalam kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) Daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Banten pada Minggu, (09/11/2025). Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Banten sebagai upaya memperkuat kapasitas pengawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Adapun peserta dalam kegiatan ini terdapat 39 peserta P2P yang berdomisili di Kota Cilegon dan berasal dari berbagai organisasi mahasiswa, yang turut mengikuti pembelajaran daring tersebut, diharapkan kedepannya akan menjadi kader pengawas partisipatif.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Ashari, menyampaikan bahwa keikutsertaan jajaran Bawaslu Kota Cilegon dalam P2P Daring merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan. “P2P ini menjadi ruang belajar yang sangat penting. Kami ingin memastikan bahwa seluruh jajaran pengawas memahami pendekatan terbaru dalam pengawasan partisipatif serta mampu mengajak masyarakat berperan aktif dalam mengawal Pemilu,” ujarnya.

Senada dengan itu, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah, menambahkan bahwa metode daring mempermudah seluruh pengawas untuk mengikuti materi secara efektif. “Meski dilakukan secara daring, penyampaian materi sangat komprehensif. Banyak strategi pencegahan yang bisa langsung kami terapkan di lapangan, terutama dalam mengedukasi masyarakat mengenai potensi pelanggaran,” tuturnya.

Kegiatan P2P Daring Bawaslu Provinsi Banten yang menjadi pemateri dari para anggota Bawaslu Kabupaten/Kota khususnya Bawaslu Kota Cilegon yang menyampaikan sejumlah materi seperti model pengawasan partisipatif, strategi kampanye pencegahan, serta teknik komunikasi publik dalam mengelola partisipasi warga.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kota Cilegon berharap dapat memperkuat sinergi antara pengawas dan masyarakat dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu agar berjalan jujur, adil, dan demokratis.