Staf Kajian Regulasi Secara Inklusif Perkuat Sinergi Pengawasan PDPB Cilegon

Cilegon – Bawaslu Kota Cilegon melalui Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) melaksanakan kegiatan SARIF (Staf Kajian Regulasi Secara Inklusif) dengan tema “Sinergisitas Bawaslu, KPU, dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)” pada Jumat,(30/01/2026).

Kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam rangka memastikan pengawasan PDPB berjalan efektif, akurat, dan berkelanjutan, mengingat data pemilih merupakan elemen krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.

Ketua Bawaslu Kota Cilegon, Alam Arcy Azhari, menegaskan bahwa pengawasan pemutakhiran data pemilih tidak boleh dipandang sebagai rutinitas administratif semata, melainkan sebagai kerja pencegahan yang menentukan legitimasi pemilu ke depan.

“Kualitas pemilu sangat ditentukan dari kualitas data pemilih. Karena itu, pengawasan PDPB harus dilakukan secara konsisten, kolaboratif, dan berbasis data agar potensi permasalahan dapat dicegah sejak dini,” tegas Alam.

Ia menambahkan, sinergi antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam memastikan data pemilih benar-benar mutakhir dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

“SARIF ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran masing-masing lembaga dalam menjaga akurasi data pemilih secara berkelanjutan,” lanjutnya.

Sebagai pemantik diskusi, Sarifurohman, Staf Divisi HPPH Bawaslu Kota Cilegon, menyoroti pentingnya komitmen bersama antar-lembaga dalam pengawasan PDPB. “Pengawasan data pemilih tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi yang solid agar setiap proses pemutakhiran benar-benar terawasi,” ujarnya.

Kegiatan SARIF ini diikuti oleh seluruh jajaran staf sekretariat Bawaslu Kota Cilegon sebagai bagian dari penguatan kapasitas internal dan konsolidasi kelembagaan dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang.(*)