Bawaslu Cilegon Melaporkan Pengawasan Pemilu 2024 Dalam Kunjungan Kerja Intensif Komisi II DPR RI di Kota Cilegon
|
Cilegon, Badan Pengawas Pemiluhan Umum - Bawaslu Kota Cilegon mengikuti kunjungan kerja intensif komisi II DPR RI pada masa persidangan 3 tahun sidang 2022 - 2023 ke KPU Kota Cilegon bertempat di The Royal Krakatau. Rabu (18/01/2022)
Dalam rapat kerja tersebut yang mengikuti kunjungan kerja yaitu Anggota dewan diantaranya Dr. H. Syamsurizal, Rizka Oktoberia, Drs. Choirul Anwar, H. Guspardi gaus, Drs. Cornelis, Ir. H. Arsyad Juliandi. Dan dari unsur penyelenggara yaitu KPU RI, KPU Provinsi Banten, KPU Kota Cilegon, Bawaslu Provinsi Banten, dan Bawaslu Kota Cilegon.
Wakil Ketua Komisi II, Dr. H. Syamsurizal menyampaikan kepada penyelenggara KPU dan Bawaslu, Penyelenggara pemilu 14 februari sudah berjalan sejak tahapan dimulai 14 juni tahun 2022 dan sisa waktu 12 bulan untuk menuju pesta demokrasi. Untuk itu kita harus memastikan tahapan yang sudah berjalan saat ini sesuain peraturan yang berlaku.
Disamping itu Presiden telah mengesahkan perpu no 1 tahuh 2022 salah satunya tentang penambahan dapil dan kursi DPR RI yang berjumlah 580 kursi, hal ini adalah dampak pemekaran provinsi di wilayah papua. Perkembangan selenjutnya, adanya usulan peninjauan terhadap sistem pemilu seperti proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka yang artinya demokrasi dan pendewasaan politik dan ini adalah pemilu yang kita wujudkan akan semakin demokrasi.
Dalam kunjungan kerja spesifik komisi II DPR RI, Urip Haryantoni, anggota Bawaslu Cilegon menyampaikan, perkembangan pengawasan tahapan yang sudah berjalan diantaranya pendaftaran partai politik mulai dari verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual, selanjutnya penataan dapil kota cilegon yang berjumlah 40 kursi dan tidak ada penambahan karena sampai saat ini jumlah penduduk di cilegon pada semester 1 tahun 2022 berjumlah 455.721 jiwa.
"Semua pengawasan dalam tahapan yang sudah berjalan tidak menemukan pelanggaran dan masih berjalan sesuai peraturan yang berlaku bagi KPU", Ujarnya.
Bawaslu juga sedang membentuk badan edhoc mulai dari panwaslu kecamatan di 8 kecamatan berjumlah 24 anggota. Dan yang sedang berlangsung saat ini perekrutan pengawas kelurahan atau desa mulai tanggal 14 - 19 Januari 2023 dengan jumlah 1 orang perkelurahan dan total 43 anggota.
(HUMAS/RED)
